DPR dan Fungsi Legislatif dalam Sistem Politik Indonesia

            Sistem politik Indonesia merupakan keseluruhan komponen atau lembaga-lembaga yang berfungsi di bidang politik yang menyangkut penentuan kebijakan umum (public policies) dan pelaksanaan kebijakan itu lebih lanjut. Dalam politik, kebijakan yang diambil tidak lain untuk kepentingan suatu Negara. Maka dari itu, peran penting lembaga-lembaga politik di Indonesia untuk dapat menyusun kebijakan yang berupa undang-undang agar tujuan didirikannya Negara yang berdaulat dapat terwujud.

DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) sebagai salah satu lembaga politik di Indonesia, memiliki peranan penting terhadap persoalan legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sejak masa orde baru tumbang, dan reformasi mulai berjalan, DPR memiliki peran yang kuat terutama dalam penyusunan undang-undang dan anggaran (APBN). Peran yang sangat kuat ini dapat menjadi kebanggaan bahkan malapetaka terhadap DPR sebagai pembuat kebijakan Negara. Walaupun, output dari kebijakan itu (tindakan atau pelaksanaan) tetap dikerjakan oleh eksekutif.

Banyaknya pengaruh lingkungan yang ditandai pada intervensi dalam penyusunan kebijakan yang dibuat dan diputuskan oleh DPR boleh jadi kendala atau permasalahan yang besar di Negara ini. DPR dituntut mampu membuat kebijakan yang pro rakyat dan mengesampingkan hak pribadi untuk memperkaya diri dan membangun citra. DPR dalam sistem politik Indonesia yang dimaksud mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan suatu Negara. Walaupun kemudian, intervensi politik dari luar menyelimuti kinerja DPR saat ini.

Fungsi DPR dalam hal anggaran (APBN) menjadikan lembaga ini menjadi kuat. Penyusunan rancangan APBN dari eksekutif harus mendapat persetujuan terlebih dahulu oleh DPR. Pembahasan RAPBN setiap tahun di Gedung DPR selalu alot dan memakan waktu yang lebih lama. Hampir di setiap Negara, persoalan anggaran adalah persoalan yang sangat urgen. Anggaran yang disetujui oleh DPR akan berdampak pada skala nasional dalam setahun. Maka salah satu langkah yang bijak dari DPR untuk tetap berhati-hati memutuskan dan menetapkan rancangan anggaran Negara. Di sisi lain, pihak-pihak tetap mempertanyakan alotnya penetapan RAPBN. Maka dari itu, stigma positif dan negatif diserahkan kepada masyarakat untuk menilainya.

Sebagai lembaga politik yang memiliki kekuasaan yang lebih, DPR seharusnya mampu memberikan kontribusi yang baik terhadap kemajuan Negara Indonesia. Luas wilayah yang besar, dinamika politik yang beragam, dan kepadatan penduduk, sebaiknya menjadi landasan pemikiran DPR dalam menetepkan kebijakan. Apapun kebijakan yang ditetapkan akan sangat berpengaruh terhadap rakyat dan kemajuan Negara Indonesia.