Etika Birokrasi

1.      Bagaimana anda melihat teori asal mula negara menurut Aristoteles dalam kasus pemerintahan negara Indonesia ?

Penyelesaian : Menurut Aristoteles ada 4 kausa atau sebab terjadinya negara :

1)      Kausa Materialis : Berarti asal mula berupa bahan. Sebelum terbentuknya negara, harus ada bahan dasar untuk membentuk negara itu. Dalam kasus pemerintahan negara Indonesia, maka untuk membentuk suatu negara, harus ada asas dasar mengapa dibentuknya negara. Dalam hal ini adalah UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar hukum dan dasar negara. Bukan cuma itu, masyarakat dan wilayah juga harus ada dalam membentuk suatu negara. Namun yang kita kemudian perbincangkan adalah suatu pemerintahan. Oleh karena itu, bahan dasar untuk membentuk suatu pemerintahan yang baik adalah UUD 1945 dan Pancasila.

2)      Kausa Finalis : Asal mula berupa tujuan, untuk apa sesuatu hal itu diadakan. Untuk apa tujuan dari pemerintahan itu ada. Nah, sebelum membentuk suatu pemerintahan Indonesia yang baik, dasarnya adalah UUD 1945 dan Pancasila. Tujuannya apa, untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat sesuai asas keadilan dan kemanusiaan. Pancasila dirumuskan sebagai dasar kehidupan rakyat Indonesia. Maka dari itu, pelaksanaan hukum di Negara ini harus dilihat pada dasar hukum yuridis kta yaitu UUD 1945 agar mampu menciptakan pemerintahan yang baik, sesuai UUD 1945.

3)      Kausa Formalis : Asal mula berupa bentuk, bagaimana wujud dan bangun sesuatu hal itu diadakan. Maka dibentuklah UU dan sebagainya sebagai aturan negara, serta bentuk dan sistem pemerintahan seperti apa yang akan dijalankan. Apakah itu demokrasi atau otoritarian, dan parlementer atau presidensial. Ada gambaran sebelumnya dalam pemerintahan yang baik. Apakah demokrasi atau otoritarian yang mampu mensejahterakan rakyat dan parlementer atau presidensialkah yang cocok dalam sistem pemerintahan negara Indonesia.

4)      Kausa Efisien : Asal mula berupa karya, yaitu suatu proses untuk mewujudkan sesuatu hal itu menjadi ada/nyata. Jika semuanya telah ditetapkan, maka terjadilah proses pemerintahannya. Baik buruknya pemerinthan, itu adalah sesuatu yang nyata, yang telah diciptakan atau dibuat oleh ahli politik, hukum dan sebangainya. Maka baiknya karya itu, jika dari tiga kausa sebelumnya itu baik pula, dan begitu pula sebaliknya. Kaitannya dengan kasus pemerintahan Indonesia sekarang ini adalah, asas dasar hukum kita yang tidak tegas, penerapan pancasila yang lemah, dan penerapan sistem pemerintahan yang salah, maka rakyat tidak sejahtera terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

2.      Apa masih memungkinkan dilakukan rektualisasi ajaran pancasila dalam sistem kenegaraan Indonesia untuk menyelamatkan reformasi pemerintahan Indonesia dewasa ini ? Jelaskan !

Penyelesaian : Ya, 13 tahun sudah kita melaksanakan reformasi. Namun dari waktu tersebut, pemerintahan Indonesia belum mencapai tingkat keberhsilan yang nyata dan hanya bergerak dalam area konsep yang belum berhasil. Artinya reformasi yang dilakukan belumlah sesuai pada pembukaan UUD 1945 yaitu pensejahteraan, kedamaian, keselamatan, keadilan, dan kemanusiaan.  Bangsa Indonesiamempunyai tiga macam pancasila yakni kultural, religius dan kenegaraan yang terbentuk dari adat kebiasaan, kebudayaan, dan agamanya. Menurut saya, reaktualisasi atau perwujudan pelaksanaan pancasila harus dilakukan kembali untuk menyelamatkan reformasi pemerintahan Indonesia. Banyaknya kasus korupsi, tawuran, sampai pada gerakan separatis merupakan bukti nyata reformasi gagal. Kita lihat saja, anak dan pemuda Indonesia sudah meninggalkan pancasila sebagai dasar negara. Padahal pancasila mengajarkan hal-hal yang bermakna baik dan sumber hukum negara Indonesia. Lalu, mengapa ini tidak dilaksanakan secara kontuinitas dan konsisten ? Maka dari itu, perlu diajarkan kembali nilai-nilai pancasila untuk memperbaiki moral bangsa dan menegakkan ideologi pancasila, bukan liberalisme atau komunisme sehingga harapan agar reformasi berjalan dengan baik dan teraktualisasi. Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan ke­seimbangan, baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungan manusia dengan masyarakat, dalam hubungan manusia dengan alam, dalam hubungan bangsa-bangsa lain, dalam hu­bungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kema­juan lahiriah dan kebahagiaan rohaniah. Dengan keyakinan akan kebenaran Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengemban kodratnya sebagai makhluk pribadi sekaligus sebagai makhluk sosial.

3.      Bagaimana anda melihat pancasila sebagai sistem nilai dalam hubungannya dengan nilai budaya lokal yang ada pada komunitas adat/lokal di Indonesia ? Apakah sejalan atau kontradiktif ? Apa solusi yang anda bisa tawarkan ?

Penyelesaian : Sebagai pandangan hidup, Pancasila memiliki keunikan tersendiri bila  dibandingkan  dengan pandangan hidup-pandangan hidup  yang  bersumber  dari luar  Indonesia,   kekhasannya adalah terletak pada kemajemukan nilai yang dikandungnya, namun di dalam kemajemukannya ia bersifat tunggal, sesuai dengan pencetus pertamanya bahwa Pancasila merupakan  suatu  kristalisasi  dari  nilai-nilai yang bertebaran di sana-sini di bumi Indonesia.

Dengan  peranan  yang  dipegangnya sebagai pandangan hidup, maka sudah pada tempatnyalah jika nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan suatu yang utuh, dalam arti kata mana mungkin suatu pandangan hidup tersusun dari sejumlah/sekumpulan nilai-nilai di mana masing-masing nilai  yang  fundamental  tersebut mempunyai arah sendiri-sendiri, terlepas dengan yang lainnya.

Bertitik tolak dari hal itu, dapatlah dikatakan bahwa Pancasila sebagai filsafat merupakan suatu sistem tata nilai yang utuh.  Dikatakan sebagai suatu sistem, karena Pancasila terdiri dari elemen-elemen (sila-sila) yang berhubungan secara  fungsional  di antaranya  untuk  mencapai sasaran tertentu, yakni manusia Pancasila.  Sejalan dengan salah satu batasan tentang sistem yang mengatakan bahwa sistem adalah sekumpulan elemen di antara mana terdapat adanya hubungan-hubungan. Elemen-elemen mana ditujukan ke arah pencapaian sasaran-sasaran umum tertentu. Dikatakan merupa­kan tata nilai yang utuh, karena elemen-elemen Pancasila (sila-silanya) adalah sekumpulan nilai-nilai yang tersusun secara teratur dan tertib, di mana di dalam struktur demikian itu sila-sila tersebut mengandung ketunggalan (keutuhan) pengertian.  Dengan begitu Pancasila sebagai suatu sistem tata nilai yang utuh dapat kita umpamakan dengan sebuah jam tangan sebagai suatu sistem.  Oleh karena itu penafsiran filosofis tentang Pancasila tidak dapat lain daripada bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa mendasari dan menjiwai sila kemanusian yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, mendasari dan  menjiwai  sila  Persatuan Indo­nesia dan seterusnya.

Bagaimana dengan nilai-nilai budaya lokal ? Nilai-nilai lokal yang ada pada komunitas adat/ lokal di Indonesia adalah aturan dari manusia yang ada pada adat kebudayaan dimana dia dilahirkan. Nilai lokal bugis misalnya, yang menerapkan perilaku perjuangan, tanpa pamrih, dan lain sebagainya merupakan penanaman nilai pada suku itu. Pandangan saya, harusnya nilai-nilai lokal sejalan dengan sistem nilai pancasila. Namun itu tak berjalan sekarang. Jika nilai budaya lokal ini berjalan sesuai dengan pancasila sebagai sistem nilai, maka tidak ada perpecahan dalam artian tidak ada lagi perkelahian antar etnis. Dalam pancasila dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Namun apa yang diharapkan oleh pancasila dalam semboyan negara ini, tidak berjalan. Ada keinginan untuk mempertahankan pendapat masing-masing budaya lokal.

Maka solusinya adalah kembali pada penerapan pancasila. Nilai budaya lokal harus mengajarkan juga tentang pancasila. Dan pancasila harus mampu menyatukan adat/lokal dalam bingkai kebersamaan. Kemudian, manusianya harus memahami nilai-nilai lokalnya secara baik dan meleburkannya pada sistem nilai pancasila jika berada pada daerah lainnya. Maka saya anggap, semboyan negara akan terwujud.

4.      Coba kemukakan pandangan anda dalam mewujudkan pancasila sebagai landasan etika dalam pemerintahan Indonesia ?

   Penyelesaian : Sila-sila yang ada pada pancasila harus diterapkan secara benar. Agar pancasila sebagai landasan hidup bernegara dan bermasyarakat terwujud. Jika pemimpin kita betul-betul menerapkan pancasila dalam dirinya, dan menjadikan pancasila ideologi negara, maka Indonesia akan dihiasi oleh pancasila dengan berbagai nilai-nilai yang terkandung pada lima sila dalam pancasila. Begitu juga dengan rakyat Indonesia, jika pancasila sebagai landasan etika, maka perbedaan paham mungkin akan terhindari. Jadi dalam mewujudkan pancasila sebagai landasan etika dalam pemerintahan Indonesia harus dimulai sejak dini, atau disaat anak tumbuh sebagai generasi pelanjut, baik itu disekolah, lingkungan, keluarga, maupun dalan berpemerintahan.

Pancasila harus diwujudkan sebagai sumber pembentukan norma etik (norma moral) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai pancasila adalah nilai moral. Oleh karena itu, nilai pancasila juga dapat diwujudkan kedalam norma-norma moral (etik). Norma-norma etik tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bangsa indonesia saat ini sudah berhasil merumuskan norma-norma etik sebagai pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku. Norma-norma etik tersebut bersumber pada pancasila sebagai nilai budaya bangsa. Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang etika Kehidupan Berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat merupakan penjabaran nilai-nilai pancasila sebagai pedoman dalam
berpikir, bersikap, dan bertingkah laku yang merupakan cerminan dari nilai-nilai
keagamaan dan kebudayaan yang sudah mengakar dalam kehidupan bermasyarakat.